Penetapan Batas Laut Daerah

Peranan Batas Laut Daerah

Terhadap  Pemberian Kewenangan HP-3

Hak yang terkait dengan penetapan batas laut daerah dan kadaster kelautan yaitu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang disebut juga HP-3. Hak ini diatur dalam UU No.27 tahun 2007, dimana Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Ketentuan mengenai HP-3 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel  Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

Jenis Hak

Subjek Ruang Laut

Objek

Kewenangan Memberi Hak

Jangka Waktu

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

(HP-3)

· Permukaan Laut

· Kolom air

· Dasar Laut

· Orang perseorangan warga negara Indonesia

· Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

· Masyarakat Adat

· Menteri, pada wilayah lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

· Gubernur, pada wilayah sampai 12 mil laut dari garis pangkal

· Bupati, pada wilayah 1/3 dari wilayah provinsinya

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang berwenang memberi HP-3 yaitu menteri, gubernur dan bupati yang dibagi atas luas wilayah daerah kewenangan. Dalam pemberian hak tersebut peranan penetapan batas laut daerah sangat diperlukan untuk mengetahui siapa yang dapat memberi HP-3 tersebut. Penetapan batas laut daerah juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemberian hak sehingga juga dapat menghindari konflik yang akan terjadi.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan provinsi yaitu sejauh 12 mil laut dengan kata lain juga merupakan perairan pesisir, sehingga di luar 12 mil laut tersebut merupakan kewenangan negara. Untuk menghindari adanya konflik pada ruang laut strategis dan pada wilayah lintas provinsi maka pemberian hak langsung ditangani oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah menteri. Dengan tidak melihat apakah daerah tersebut termasuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Ilustarsi peranan batas laut terhadap HP-3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

5 thoughts on “Penetapan Batas Laut Daerah

  1. pas nemuin nie web kirain ounya nya sapa..liat2 potona kayak si fikri…ternyata eh ternyata ada post comment dari si diah, emang punya lo ternyata.
    halah. sampe jam sgini nyari2 bahan TA gw susah bener.malah nemuin bhan2 TA org laen. SOMEBODY HELP MEEEEEEEEEEE…AAARGH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s